Golput Dapat Mengancam Kedaulatan Negara

Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman mengatakan, jika ada orang yang mengatakan golput adalah pilihan maka alangkah bodohnya karena bertentangan dengan konstitusi negara. Dengan demikian kualitas wawasan kebangsaannya orang tersebut diragukan. Golput dapat mengancam kedaulatan negara, maka harus diperangi. Hal ini diungkapkan KF saat menghadiri Focus Group Discussion Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor, di Hotel Cibinong II, Kamis (27/12).

"Sangat beralasan kita hadir duduk di sini untuk saling melengkapi. Saya akan tau diri, saya akan bicara dengan kapasitas yang sama dengan hadirin bukan sebagai kapasitas Wakil Bupati. Ketika pendapat saya salah silahkan di kritisi namun ketika opini saya bisa diterima maka itu bisa menjadi pelengkap bagi KPU. NKRI sedang dalam ancaman kedaulatan, legitimasi pada pemilu lemah. Pada pemilu seperti di Bekasi dan Depok yang menang adalah golput. Mari kita terjemahkan, kalau uu pemilu mengatur sedemikian rupa ada proteksi konstitusional. Ini ancaman bagi kita, arahnya ketika pejabat terpilih mengeluarkan kebijakan ada kerawanan pembangkangan", terang KF.

KF menambahkan, langkah nyata yang sederhana adalah bagaimana tingkat partisipasi pemilih. Maka hari ini saya tidak berhasrat untuk mengajak pilih partai yang ini atau yang itu, tapi lebih kepada meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Karena dampaknya ketika negara tidak berdaulat di mata warganya, maka tidak ada lagi kedaulatan hukum. Ada lima alasan kenapa orang harus memilih, pertama ada harapan perubahan dan peningkatan status sosial dan pendapatan, kedua harus saling menguntukan yang tidak bersifat pragmatis dan transaksional, ketiga rasa simpati, keempat kesadaran hukum, kelima adalah pendekatan ideologi yang salah satunya adalah pendekatan pancasila. Maka kita bisa melakukan pendekatan lima hal ini untuk membangun partisipasi masyarakat pada pemilu.

Kemudian Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Ahmad Fauzi, menjelaskan, Kegiatan ini adalah salah satu cara mengumpulkan data dan informasi yang nantinya kami olah untuk mengambil keputusan di KPU. Tanggal 8 September 2013 mendatang ada pemilihan bupati dan wakil bupati maka perlu persiapan-persiapan yang matang. Untuk Parpol yang kami undang dalam acara ini, kami masih berpegang pada hasil pemilu 2009 yang 15 persen berada di parlemen. Kami ingin mencari tau pandangan dari masyarakat yang dapat memperkaya kebijakan kami.

"Harapan kami hasil dari kegiatan ini menjadi langkah awal untuk kami menata dan mempersiapkan pemilu bupati 2013 mendatang agar luber dan jurdil. Sebelumnya kami terus mencari daftar pemilih yang valid agar mencegah adanya gugatan sengketa pemilu di mahkamah konstitusi", jelas Ahmad