Ketua Pansus DPRD, Asep Lesmana, mengatakan DPRD belum dapat melakukan putusan dari hasil verifikasi pansus karena masih perlu melakukan konsultasi dengan beberapa pihak termasuk dengan Kemendagri. "Kita perlu konsultasikan masalah Bupati Garut ke Depdagri (Kemendagri) terkait peraturan dan perundang-undangannya," kata Asep.
Pansus sudah menjalankan tugasnya sejak 5 Desember 2012, dibentuk untuk mengungkap kebenaran pelanggaran etika pernikahan singkat Bupati Garut dengan seorang gadis Fani Oktora (18). Sementara tim pansus baru melakukan pemeriksaan terhadap Fani Oktora dan orang tuanya, selanjutnya meminta keterangan langsung dari Bupati Garut.
Pansus juga sudah memintai keterangan kepada Pengadilan Agama yang mengetahui tata cara dan hukum pernikahan, selanjutnya memintai keterangan dari pihak Lembaga Perlindungan Anak di Garut. "Tahapan selanjutnya sekarang ini konsultasi dengan mendagri, setelah itu dengan DPR-RI dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Asep.
Sementara itu, hasil pemeriksaan yang telah dihimpun Pansus, kata Asep, belum dapat diungkapkan ke media massa atau publik. Pansus, lanjut Asep, berjanji akan memberikan hasil keterangan pemeriksaan Bupati Garut pada sidang paripura di gedung DPRD Garut. "Kami mohon maaf belum dapat memberitahukan hasilnya, tapi nanti secara terbuka diberitahukan hasilnya dalam sidang paripurna," kata Asep. (ANT)
Posting Komentar