Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Yorist Oloan mengatakan rakyat sudah kurang kepercayaan terhadap DPR. Maka apapun yang digulirkan oleh DPR untuk menyelesaikan persoalaan seperti digulirkannya Hak Menyatakan Pendapat terkait Bailout Century publik juga kurang percaya.
Apalagi, dari sekian rencana yang digulirkan oleh anggota dewan hingga saat ini belum ada satu pun yang terujud.
“Berulang kali DPR berencana seperti itu, nyatanya itu jarang hasilnya berujud nyata, misalnya kayak hak interpelasi, hak angket karena usulan itu hanya bargaining politik,” ungkap Yorist, Jumat (23/11/2012).
Dijelaskan, hak yang dimiliki DPR setiap digulirkan hanya lebih banyak untuk bargaining dan tawar menawar kepentingan. “Seharunsnya sejak itu digulirkan rencana itu harus diwujudkan bukan selalu tarik menarik, dan mengulur waktu layaknya ada tawar menawar sesuatu. Coba banyangin ketika mau diputuskan, mulai tarik menarik lalu di footing, itu artinya memang tidak ada niatan baik untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Sehingga kata dia, masyarakat kurang peduli dengan rencana yang digulirkan legisatif. Maka kata dia, rencana hak menyatakan pendapat terkait bailout Century publik tidak lagi peduli meski kasus itu sudah menyita perhatian publik.
“Masyarakat sudah hopeless dengan rencana DPR, misalnya hak angket, dan hak interpelasi, kepercayaan masyarakat itu sudah tergerus. Hak-hak DPR itu kalau emang baik mau digunakan pasti ada dukungan masyarakat. Tapi sering kali ada pragmatisme dari fraksi-fraksi,” jelas dia.
Sehingga kata dia, DPR saat ini telah lemah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas lembaga eksekutif. Apalagi hak yang melekat terhadap legislatif justru hanya dijadikan tawar menawar politik.
“Nantinya, jadi alat tawar menawar politik, jadinya DPR agak mandul yang menjadi pengawas eksekutif,” kata dia. (okezone.com)
Posting Komentar